Kembali ke Beranda/Dasar Hukum MPP
Landasan Hukum & Regulasi Resmi

Dasar Hukum Mal Pelayanan Publik Digital PPU

Kumpulan undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, hingga peraturan bupati yang menjadi payung hukum penyelenggaraan Super Apps MPP Digital Kabupaten Penajam Paser Utara.

3
Total Regulasi
100%
Kepastian Hukum
Perbup
Regulasi Daerah
2026
Status Aktif
Undang-Undang RI
Tahun 2009
Utuh

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

Pelayanan Publik

Kerangka dasar hukum nasional yang mewajibkan seluruh penyelenggara pemerintahan untuk memberikan pelayanan publik yang akuntabel, transparan, dan prima.

Peraturan Presiden
Tahun 2021
Utuh

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

Regulasi tingkat presiden yang mengatur secara komprehensif konsep integrasi layanan, tata kelola, infrastruktur, dan pendanaan MPP di seluruh Indonesia.

Peraturan Menteri PANRB
Tahun 2021
Utuh

Peraturan Menteri PANRB Nomor 92 Tahun 2021

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan MPP

Pedoman teknis rinci mengenai standar sarana prasarana, mekanisme integrasi sistem informasi, pengelolaan SDM, serta evaluasi kualitas layanan MPP.

Pentingnya Landasan Hukum Terpadu

Seluruh pengoperasian Mal Pelayanan Publik Digital Kabupaten Penajam Paser Utara berpedoman pada regulasi resmi pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan kepastian hukum, transparansi, dan kemudahan investasi bagi seluruh warga.

Kepastian Hukum Terjamin Integrasi 22 Sub-Layanan OPD