Dasar Hukum

Peraturan Mall Pelayanan Publik

Dasar hukum dan regulasi yang mengatur penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik di Indonesia

4
Peraturan
1
Undang-Undang
2
Perpres & Permen
100%
Terintegrasi
Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

2009

Pelayanan Publik

Memberikan kerangka dasar dan kewajiban bagi semua penyelenggara pelayanan publik.

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021

2021

Mal Pelayanan Publik

Mengatur secara spesifik tentang penyelenggaraan MPP, definisi, tujuan, serta pendanaan.

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri PANRB Nomor 92 Tahun 2021

2021

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

Menjabarkan lebih rinci teknis pelaksanaan MPP, termasuk pengelolaan, SDM, dan evaluasi.

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah

Varies

Implementasi MPP di Wilayah

Pemerintah daerah wajib membuat aturan turunan untuk implementasi MPP di wilayahnya, seperti Peraturan Bupati.

Pentingnya Dasar Hukum MPP

Peraturan-peraturan ini menjadi landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik. Dengan adanya regulasi yang jelas, penyelenggaraan MPP dapat berjalan lebih terstruktur, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.